• Canada
• Research softwareclose
• Other research productsclose
• DE close
• CN close

https://viurrspace.ca/bitstream/handle/10613/16572/Mar28-1901.pdf?sequence=2

https://viurrspace.ca/bitstream/handle/10613/17324/Nov16-1898.pdf?sequence=2

https://viurrspace.ca/bitstream/handle/10613/13303/Mar14-1905.pdf?sequence=2

https://viurrspace.ca/bitstream/handle/10613/19025/Dec26-1874.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Households have choices when it comes to reducing waste sent to landfills: reduction of consumption or packaging, reuse of goods purchased, or recycling. In this paper, we adopt a holistic approach to the analysis of these choices as separate but related facets of households' waste management behaviour. Theoretically, households produce waste as a by-product of their consumption and must then deal with it either by curbside disposal or by recycling. To the extent that managing additional waste is costly even if only in terms of time, households may also engage in waste prevention, that is, produce less waste by reducing their consumption level and/or changing their consumption patterns in favour of less waste-intensive products. As curbside disposal, waste prevention and recycling relate to the same problem and are linked via several constraints, we employ a three-equation mixed process estimation strategy which allows for the error terms of the three equations to be correlated. For the study, we rely on an original data set that permits defining waste prevention comprehensively from a list of 19 waste prevention activities, that provides for a more balanced policy representation (in terms of presence versus absence of unit pricing), and that covers a wide range of attitudinal elements, values, and norms. Given the richness of the data set, we also examine individuals' decisions over recyclable items that carry a refundable deposit in terms of both purchasing and returning habits, with particular attention to the interaction between a refundable deposit system and unit pricing.

https://viurrspace.ca/bitstream/handle/10613/21979/Feb26-1879.pdf?sequence=2

https://viurrspace.ca/bitstream/handle/10613/16562/Mar18-1901.pdf?sequence=2

Notaris saat ini diperbolehkan melakukan sertifikasi dokumen elektronik. Kewenangan ini termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Selain mengesahkan akta, notaris juga dapat menyimpan berkas dalam bentuk file. Namun, tidak sedikit notaris yang masih enggan menggunakan teknologi untuk membuat dan mengesahkan sebuah akta dikarenakan adanya pertentangan antar pasal baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri maupun dengan pasal dalam Undang-Undang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akta yang menggunakan teknologi informatika memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik dan apakah sertifikasi elektronik yang dilakukan oleh notaris sejalan dengan tugas dan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara penelaahan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berfokus pada akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lippo Karawaci. Tbk yang dilakukan melalui video konferensi pada tanggal 13 Oktober 2021. Adanya ketidaksepakatan dari beberapa pemegang saham atas sertifikasi yang dilakukan secara elektronik karena dinilai dapat membuat akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Selain adanya pertentangan antara pasal, hal ini juga disebabkan tidak adanya peraturan pelaksana terkait pembuatan akta melalui teknologi informasi (Cyber Notary) oleh notaris sehingga perlunya pengkajian ulang terhadap Undang-Undang terkait dan pembuatan peraturan pelaksana khusus cyber notary.

https://viurrspace.ca/bitstream/handle/10613/16537/Feb16-1901.pdf?sequence=2